Jakarta, 17 Juni 2025 — Wakil Bupati Sumedang, Fajar Aldila, bersama Sekretaris Daerah Tuti Ruswati dan Kepala Dinas PUTR Andriyana, melakukan konsultasi dengan Kementerian Sosial RI di Jakarta. Mereka diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, beserta jajaran.
Pertemuan ini membahas sejumlah hal teknis terkait rencana pendirian Sekolah Rakyat, sebuah program prioritas nasional yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kabupaten Sumedang telah mengidentifikasi dua lokasi alternatif sebagai lahan pembangunan sekolah, masing-masing seluas 6,38 hektare dan 7,62 hektare. Kedua lahan ini dinilai telah sesuai dengan standar prototipe yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Proses administrasi hampir rampung, khususnya terkait status tanah di Desa Mekarasih, Kecamatan Jatigede. Jika semua berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik bisa dimulai Juli dan berlanjut ke tahap operasional pada Agustus,” ujar Wabup Fajar Aldila.
Ia menegaskan bahwa proyek ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Sumedang, dengan harapan dapat memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin pendidikan yang lebih inklusif dan merata.
Pemerintah Kabupaten Sumedang menyatakan dukungannya penuh terhadap program ini, baik dari sisi penyediaan lahan, legalitas, anggaran, hingga aspek sosial dan pendampingan. “Kami sangat menghargai dukungan Kementerian Sosial, dan siap mewujudkan Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan berbasis pemerataan,” tutupnya.
Dengan realisasi program ini, Sumedang ditargetkan menjadi daerah percontohan dalam pengembangan Sekolah Rakyat, sejalan dengan komitmen nasional untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia, khususnya di daerah tertinggal.
