Mataram – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat usaha masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan Dialog Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat yang berlangsung di Kota Mataram, Rabu (24/12/2025).
Founder Biuus Indonesia, Annas Fitrah Akbar, yang turut hadir sebagai pembicara, memberikan apresiasi atas inisiatif pemerintah tersebut. Ia menilai forum dialog ini sebagai langkah nyata dalam menjawab tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pada aspek pemasaran.
“Banyak usaha masyarakat sebenarnya sudah memiliki produk yang berkualitas. Namun, persoalan utama sering kali terletak pada keterbatasan akses dan strategi pemasaran. Di sinilah peran pemerintah menjadi sangat penting,” ungkap Annas.
Ia menekankan bahwa pemasaran harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam pengembangan usaha. Menurutnya, perubahan perilaku konsumen, pesatnya perkembangan teknologi digital, serta kompetisi pasar yang semakin terbuka menuntut pelaku UMKM untuk beradaptasi melalui penguatan merek, perluasan jaringan distribusi, dan pemanfaatan platform digital.
Dialog ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai sektor. Salah satunya Dr. Abdul Muslim, M.Si, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat Kemenko PM, yang menegaskan bahwa pemerintah hadir secara aktif dalam mendukung pertumbuhan usaha masyarakat.
“Kegiatan ini mencerminkan kehadiran negara dalam mendorong usaha masyarakat agar mampu berkembang dan berdaya saing,” ujar Abdul Muslim dalam sambutannya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut H. Lalu Mohammad Faozal, S.Sos., M.Si, selaku Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Ahmad Masyhuri, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. Dari unsur perencanaan daerah, hadir perwakilan Bappeda Provinsi NTB melalui Kepala Bidang Ekonomi.
Selain itu, diskusi juga melibatkan Adhar Malaka, Direktur Koperasi Rintam Pangan Makmur, serta Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Para narasumber menyoroti pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem pemasaran usaha masyarakat yang berkelanjutan, berbasis potensi lokal, dan terintegrasi dalam klaster ekonomi.
Annas berharap forum dialog ini tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi mampu melahirkan kebijakan yang aplikatif dan berdampak langsung bagi pelaku usaha.
“Usaha masyarakat harus menjadi pemain utama di pasar, bukan sekadar pengikut. Dengan arah kebijakan pemasaran yang tepat, UMKM bisa menciptakan nilai tambah dan memperkuat ekonomi rakyat,” tegasnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, koperasi, dan akademisi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.
