Berita

Seleksi Deputi Kemenpora Digelar Transparan, Libatkan Profesional dan Akademisi

4
×

Seleksi Deputi Kemenpora Digelar Transparan, Libatkan Profesional dan Akademisi

Share this article

Jakarta — Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) membuka kesempatan seluas-luasnya bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun kalangan profesional non-ASN untuk berkontribusi dalam pengembangan industri olahraga nasional. Kesempatan tersebut dibuka melalui seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya untuk posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora RI.

Untuk menjamin proses seleksi berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel, Kemenpora membentuk panitia seleksi (pansel) yang terdiri dari unsur profesional, akademisi, serta pejabat pemerintahan lintas kementerian dan lembaga.

Panitia seleksi beranggotakan lima orang dan diketuai oleh Sekretaris Kemenpora RI, Gunawan Suswantoro. Anggota pansel lainnya adalah Amperawan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat pada Sekretariat Dukungan Kabinet Kementerian Sekretariat Negara RI; Rabin Indrajad Hattari, Sekretaris Kementerian BUMN; Susyanto dari unsur profesional; serta akademisi dan praktisi hukum Chandra Hamzah.

Berikut profil singkat anggota panitia seleksi JPT Madya Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora RI:

1. Gunawan Suswantoro

Sebagai Ketua Panitia Seleksi, Gunawan Suswantoro memiliki rekam jejak panjang di bidang birokrasi. Kariernya dimulai sebagai staf Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri pada 1993. Sebelum menjabat Sekretaris Kemenpora, ia dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Di bawah perannya sebagai Sesmenpora, Kemenpora berhasil meraih sejumlah penghargaan sepanjang 2025, di antaranya Government Social Media Awards 2025, Anugerah Arkaya Wiwarta Prajanugraha, serta Anugerah Rexa Banda 2025.

2. Amperawan

Amperawan saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat pada Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara RI. Sebelumnya, ia pernah mengemban berbagai posisi strategis di Sekretariat Kabinet, antara lain Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat serta Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. Ia juga tercatat pernah menjabat sebagai Komisaris dan Anggota Komite Audit PT BKI (Persero) periode 2019–2024.

3. Rabin Indrajad Hattari

Rabin Indrajad Hattari memiliki latar belakang kuat di bidang ekonomi dan kebijakan publik. Ia pernah berkiprah sebagai analis di The World Bank dan International Monetary Fund (IMF) di Washington DC. Pada 2023, Rabin dilantik sebagai Sekretaris Kementerian BUMN, dan pada 2025 dipercaya menjabat Komisaris Utama Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Rabin menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ekonomi dan Matematika di The University of Georgia, meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia, serta menuntaskan pendidikan doktoral (PhD) bidang Ekonomi di George Mason University.

4. Susyanto

Susyanto merupakan profesional dengan pengalaman panjang di lingkungan BUMN dan pemerintahan. Ia pernah menduduki berbagai posisi strategis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta menjabat Sekretaris Kementerian BUMN. Selain itu, ia juga pernah menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Susyanto dikenal memiliki kompetensi kuat di bidang hukum, pengelolaan barang milik negara, dan tata kelola BUMN, serta berperan dalam pengawasan transformasi BUMN.

5. Chandra Hamzah

Chandra Marta Hamzah adalah akademisi dan praktisi hukum yang dikenal luas di tingkat nasional. Ia merupakan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan pernah menjabat Komisaris Utama PT PLN (Persero). Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini juga terlibat dalam pendirian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Selain aktif di YLBHI, Chandra merupakan salah satu pendiri firma hukum Assegaf Hamzah and Partners dan memiliki empat lisensi profesi hukum, meliputi konsultan HKI, konsultan hukum pajak, konsultan hukum pasar modal, serta advokat.

Kelima anggota panitia seleksi tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menpora RI Nomor 207 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki, pansel ini diharapkan mampu memastikan proses seleksi berjalan profesional, transparan, dan bebas dari intervensi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *