Isu pendanaan asing terhadap organisasi non-pemerintah kembali menjadi perhatian dalam diskusi publik bertema “Dana Asing Mengalir ke NGO: Normal atau Agenda Global?” yang berlangsung di Universitas Trilogi, Jakarta.
Dalam forum tersebut, perwakilan dari BEM Nusantara wilayah DKI Jakarta, Rahmatul Fajri, menilai bahwa aliran dana dari luar negeri ke NGO perlu dicermati secara serius. Menurutnya, meskipun NGO memiliki peran penting dalam sistem demokrasi, potensi masuknya kepentingan global melalui skema pendanaan tidak bisa diabaikan.
Ia menjelaskan bahwa NGO selama ini berfungsi sebagai penggerak advokasi kebijakan, pengawas jalannya pemerintahan, serta fasilitator pemberdayaan masyarakat. Namun, posisi strategis tersebut juga membuka peluang bagi pihak eksternal untuk memanfaatkan NGO sebagai sarana kepentingan tertentu.
“Dalam dinamika global, NGO kerap digunakan sebagai instrumen diplomasi non-negara. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fajri menyoroti kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara agenda pemberi dana dengan kebutuhan masyarakat lokal. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, menurutnya, arah program NGO berpotensi bergeser dari kepentingan publik.
Ia menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana. Dengan nilai pendanaan yang bisa mencapai miliaran rupiah, transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek yang tidak bisa ditawar.
“Publik berhak mengetahui dari mana dana berasal dan bagaimana penggunaannya,” tegasnya.
Kurangnya transparansi, lanjutnya, dapat memicu menurunnya kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat anggapan bahwa NGO membawa agenda asing.
Sebagai langkah antisipasi, Fajri mendorong adanya penguatan sistem pengawasan terhadap NGO. Ia juga menekankan peran mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial untuk memastikan independensi organisasi tetap terjaga.
“Kami bukan menolak keberadaan NGO, tetapi ingin memastikan mereka tetap berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
