Jakarta — Dukungan moral dari masyarakat terus mengalir kepada Lurah Kalisari, Siti Nurhasanah, seiring berlangsungnya proses pemeriksaan oleh Inspektorat. Bentuk dukungan ini mencerminkan kepercayaan warga terhadap kepemimpinannya selama menjabat.
Sejumlah warga Kalisari menyampaikan harapan agar proses investigasi dapat diselesaikan secara cepat, objektif, dan profesional. Mereka juga berharap hasil pemeriksaan dapat memberikan kejelasan serta memungkinkan Siti Nurhasanah kembali menjalankan tugasnya seperti semula.
Perwakilan masyarakat, Adi Solihin, yang juga menjabat sebagai Ketua RT 011/001 Kalisari, menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan inisiatif murni dari warga.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat memahami sepenuhnya kewenangan pengangkatan maupun pemberhentian lurah berada di tangan Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian, aspirasi warga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Menurut Adi, sosok lurah yang mereka dukung dikenal dekat dengan masyarakat, aktif dalam kegiatan lingkungan, serta memiliki rekam kerja yang dinilai positif.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa langkah pemeriksaan oleh Inspektorat serta penonaktifan sementara merupakan bagian dari prosedur yang wajar dalam sistem Aparatur Sipil Negara. Kebijakan tersebut dianggap penting guna memastikan proses berjalan tanpa mengganggu pelayanan publik.
Adi juga menegaskan bahwa dukungan yang diberikan masyarakat tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi jalannya proses pemeriksaan.
Warga, lanjutnya, hanya berharap agar Inspektorat dapat bekerja secara profesional dengan mempertimbangkan seluruh aspek, termasuk kontribusi dan rekam jejak kepemimpinan yang telah ditunjukkan selama ini.
Sementara itu, Siti Nurhasanah sempat mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas. Ia mengingatkan agar dukungan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik, termasuk anggapan adanya mobilisasi massa.
Meski demikian, berbagai bentuk dukungan tetap bermunculan secara organik melalui beragam saluran, termasuk media sosial. Warga menegaskan bahwa gerakan ini berasal dari kesadaran bersama, melibatkan unsur RT, RW, LMK, Karang Taruna, tokoh agama, hingga masyarakat umum.
Gerakan dukungan ini juga dimaksudkan sebagai penyeimbang terhadap berbagai opini yang berkembang di ruang publik, yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan persoalan secara utuh.
Sebagian warga berpendapat bahwa peristiwa yang menjadi perhatian publik kemungkinan berawal dari kurangnya koordinasi di lapangan. Hal ini dinilai perlu menjadi bahan evaluasi ke depan agar tidak terulang.
Selain itu, warga juga menyoroti pentingnya kejelasan pembagian tugas antar instansi, khususnya terkait pengelolaan parkir yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, bukan petugas PPSU.
Di sisi lain, masyarakat tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja PPSU yang selama ini dinilai responsif dan sigap dalam membantu berbagai kebutuhan warga, termasuk dalam situasi di luar tugas utamanya.
