Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai tanpa pembenahan menyeluruh terhadap iklim investasi di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa daya saing nasional masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Salah satu indikatornya adalah keputusan Nvidia yang memilih berinvestasi di Johor, bukan di Indonesia.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking, sebuah gugus tugas khusus yang bertugas menangani berbagai hambatan investasi yang mengganggu aktivitas ekonomi. Melalui kelompok kerja ini, pelaku usaha dapat menyampaikan langsung kendala yang mereka hadapi di lapangan. Semua laporan akan dibahas secara berkala dalam sidang debottlenecking.
“Saya menyediakan satu hari penuh untuk memimpin sidang tersebut. Para pelaku usaha bisa melaporkan seluruh hambatan yang Anda temui,” ujar Menkeu saat membuka Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, Senin (01/12/2025).
Menkeu menilai bahwa pendekatan berbasis kondisi nyata di lapangan akan mempercepat perbaikan ekosistem investasi. Optimismenya didukung oleh pengalaman pemerintah yang berhasil menyelesaikan 193 kasus debottlenecking dengan nilai total Rp894 triliun pada 2016–2019. Ia menekankan bahwa reformasi regulasi selanjutnya akan disusun dengan merujuk pada kebutuhan faktual, bukan sekadar konsep.
“Perbaikan iklim usaha akan kita lakukan bertahap mulai dari persoalan nyata di lapangan. Dari sana, barulah kita benahi regulasinya,” tegasnya.
Selain reformasi birokrasi, pemerintah juga memperketat perlindungan pasar domestik dari serbuan produk impor ilegal. Pengetatan pengawasan di perbatasan, khususnya terhadap barang bekas ilegal, dilakukan agar industri dalam negeri memiliki ruang untuk tumbuh.
Pemerintah memandang bahwa penguatan permintaan domestik, sinergi kebijakan fiskal–moneter, serta pembenahan iklim investasi merupakan kombinasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Targetnya, ekonomi Indonesia dapat mencapai pertumbuhan 6% mulai tahun depan, kemudian meningkat menuju 8% dalam empat hingga lima tahun ke depan.
“Mencapai 8% itu memang tidak mudah, tetapi sangat mungkin jika dilakukan secara bertahap. Perbaikan fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi harus berjalan bersamaan,” tutup Menkeu.
