Jakarta – Pendiri Human Studies Institut (HSI), Rasminto, mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang tidak terverifikasi terkait isu Papua di ruang digital dapat memperkeruh situasi di lapangan. Peringatan tersebut ia sampaikan dalam Seminar Kebangsaan berjudul “Demokrasi dan HAM di Era Digital” yang diselenggarakan FISIP UPN Veteran Jakarta di Auditorium Tanah Airku, Kampus Limo, pada Jumat (28/11/2025).
Rasminto menilai isu Papua kerap menjadi salah satu tema yang paling banyak dibicarakan di media sosial, namun tidak jarang informasi yang beredar bersifat sepihak dan tidak melewati proses pengecekan fakta. “Banyak konten yang beredar tanpa verifikasi memadai,” ujarnya saat ditemui usai acara. Ia menegaskan bahwa derasnya arus informasi tanpa kontrol dapat memunculkan bias, memperkuat persepsi keliru, bahkan memicu eskalasi sosial. “Kompleksitas persoalan Papua menuntut kehati-hatian. Informasi yang keliru justru dapat memperburuk keadaan dan memunculkan reaksi publik yang tidak proporsional,” jelasnya.
Dalam pemaparannya, Rasminto menyoroti bahwa konflik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Papua membawa dampak kemanusiaan bagi semua pihak—baik masyarakat sipil maupun aparat keamanan. Namun, narasi di media sosial sering menonjolkan satu sudut pandang saja, sehingga gambaran menyeluruh menjadi kabur.
“Warga sipil merupakan kelompok yang paling rentan, tetapi aparat juga kerap menjadi korban. Karena itu, perspektif yang seimbang sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa media sosial memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Penyebaran informasi yang cepat namun tidak terkontrol dapat menimbulkan polarisasi dan mudah dimanfaatkan pihak tertentu untuk membentuk persepsi yang menyesatkan. “Narasi digital bisa menciptakan simpati, tetapi juga bisa menjadi sumber kekacauan bila tidak berlandaskan data dan verifikasi,” ujarnya.
Untuk itu, Rasminto mengajak masyarakat meningkatkan literasi digital dan lebih teliti saat menerima maupun menyebarkan informasi mengenai Papua. Ia menambahkan bahwa pendekatan human security penting diterapkan dalam memahami isu serta merumuskan kebijakan.
“Prioritas kita adalah keselamatan dan kesejahteraan manusia. Verifikasi informasi merupakan langkah dasar agar diskusi dan perumusan kebijakan dapat berjalan secara lebih konstruktif dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
